DPR Siapkan Command Center Agraria, Konflik Lahan Dibidik Lebih Cepat DPR RI menyiapkan pusat komando atau command center untuk mempercepat penanganan konflik agraria yang selama ini banyak muncul di lapangan. Rencana itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. Command center tersebut akan melengkapi Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk sejak Oktober 2025, tetapi dinilai masih berjalan pelan karena banyak berkutat pada sinkronisasi data dan koordinasi antarinstansi.
DPR Ingin Konflik Agraria Ditangani Lebih Cepat
Konflik agraria selama bertahun tahun menjadi salah satu persoalan yang paling sering memicu keluhan masyarakat. Petani, masyarakat adat, nelayan, buruh perkebunan, warga desa di kawasan hutan, hingga kelompok miskin kota sering berhadapan dengan sengketa lahan yang panjang dan melelahkan.
Rencana pembentukan command center menunjukkan DPR ingin membuat jalur respons yang lebih cepat. Dasco menyebut pusat komando itu akan digabungkan dengan pimpinan Komisi III DPR RI. Komisi ini memiliki ruang kerja yang dekat dengan bidang hukum, sehingga diharapkan dapat membantu ketika sengketa lahan bersinggungan dengan penegakan hukum, penangkapan warga, atau laporan kriminalisasi.
Command Center Melengkapi Pansus Agraria
Command center bukan pengganti Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Pusat komando ini disiapkan sebagai penguat kerja pansus agar laporan mendesak dari lapangan bisa masuk lebih cepat, dipilah, lalu dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Dasco menjelaskan pansus yang sudah berjalan sejak Oktober 2025 masih banyak melakukan sinkronisasi. Karena itu, DPR ingin membuat jalur kerja yang lebih lincah agar masalah lapangan tidak menunggu terlalu lama. Pansus Agraria juga akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa pada masa sidang berikutnya.
Saan Mustopa Didorong Pegang Kendali
Penunjukan Saan Mustopa untuk mengendalikan langsung Pansus Agraria menjadi sinyal bahwa DPR ingin memberi bobot lebih besar pada penyelesaian konflik lahan. Saan sebelumnya juga menyampaikan bahwa Pansus Reforma Agraria akan memusatkan kerja pada redistribusi aset serta penyelesaian sengketa tanah komunal, terutama konflik yang melibatkan masyarakat dengan korporasi maupun institusi.
Dengan kendali langsung dari pimpinan DPR, pansus diharapkan tidak hanya berhenti pada rapat dan pendataan. Persoalan agraria memerlukan pengambilan keputusan yang cepat karena warga di lapangan sering menghadapi tekanan langsung, mulai dari kehilangan akses lahan, penertiban, hingga proses hukum.
Latar Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
Pansus Penyelesaian Konflik Agraria resmi dibentuk setelah rapat paripurna DPR menyetujui susunan keanggotaannya pada Oktober 2025. Pembentukan pansus itu merupakan tindak lanjut rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada 1 Oktober 2025 yang melibatkan pimpinan DPR dan fraksi partai politik.
Pansus beranggotakan 30 anggota DPR dari seluruh fraksi. Komposisinya lintas komisi karena persoalan agraria menyentuh banyak bidang, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, pembangunan, kehutanan, pertanahan, dan infrastruktur.
Masalah Agraria Menyentuh Banyak Pintu
Konflik agraria jarang bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dalam satu sengketa lahan, bisa ada urusan sertifikat tanah, izin konsesi, batas kawasan hutan, proyek pembangunan, aparat keamanan, pemerintah daerah, perusahaan, dan warga yang sudah tinggal turun temurun.
Inilah alasan Pansus Agraria dibentuk lintas komisi. Jika hanya ditangani dari satu sisi, penyelesaian sering terhambat. Warga bisa memegang bukti penguasaan lama, perusahaan bisa memegang izin, sementara pemerintah daerah dan kementerian memiliki peta berbeda. Di titik seperti itu, koordinasi menjadi pekerjaan utama.
Rapat Perdana Sudah Libatkan Pemerintah
Pada Januari 2026, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria menggelar rapat perdana bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rapat itu menghadirkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rapat tersebut, Saan Mustopa menyebut persoalan utama desa tertinggal tidak hanya terkait keterbatasan sumber daya, tetapi juga status wilayah desa yang masuk kawasan hutan. Kondisi itu membatasi ruang pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan dasar bagi warga.
Mengapa Command Center Dianggap Mendesak
Dasco menyebut salah satu masalah di lapangan adalah komunikasi dan kewenangan. Dalam penertiban kawasan hutan, satgas di lapangan kadang belum memperoleh informasi lengkap bahwa di wilayah yang ditertibkan terdapat petani, permukiman, atau buruh yang sudah tinggal dan bekerja di sana.
Kondisi seperti itu bisa memicu ketegangan. Warga merasa tiba tiba didatangi penertiban, sementara petugas menjalankan tugas berdasarkan mandat yang mereka terima. DPR menilai ruang komunikasi seperti ini perlu diperbaiki agar penanganan tidak berujung pada benturan di lapangan.
Laporan Lapangan Harus Cepat Masuk
Command center diharapkan menjadi pintu masuk laporan yang lebih cepat. Jika ada warga ditangkap, lahan digusur, tanaman dirusak, atau konflik antara perusahaan dan masyarakat, laporan itu bisa segera diterima, diverifikasi, dan diteruskan ke pihak yang memiliki wewenang.
Dasco juga meminta serikat buruh tidak berhenti beraudiensi dan melakukan inventarisasi kasus yang paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Ajakan ini menunjukkan DPR ingin kelompok masyarakat ikut menyusun daftar prioritas, bukan hanya datang membawa keluhan umum.
Komisi III Dilibatkan karena Ada Unsur Hukum
Pelibatan pimpinan Komisi III menjadi penting karena banyak konflik agraria masuk ke ranah hukum. Dalam sejumlah kasus, warga yang mempertahankan lahan justru berhadapan dengan laporan pidana. Sebaliknya, perusahaan atau pihak pemegang izin juga bisa merasa dirugikan dan meminta perlindungan hukum.
Command center perlu memastikan penanganan hukum berjalan adil. Warga yang mengadu tidak boleh langsung dipandang sebagai pengganggu. Perusahaan juga tetap memiliki hak hukum yang harus diperiksa sesuai bukti. Tugas DPR adalah memastikan jalur negara tidak menutup suara kelompok lemah.
Konflik Agraria 2025 Menunjukkan Angka Tinggi
Data Konsorsium Pembaruan Agraria yang dikutip Katadata menunjukkan sepanjang 2025 terdapat sedikitnya 341 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut mencakup area sekitar 914,57 ribu hektare dan menyentuh 123.612 keluarga di 428 desa.
Angka ini memberi gambaran bahwa konflik agraria bukan persoalan kecil. Ia menyebar lintas provinsi dan sektor. KPA mencatat sektor kehutanan menjadi wilayah konflik terluas pada 2025 dengan 435.439,80 hektare, disusul perkebunan 352.156,41 hektare, infrastruktur 59.809,42 hektare, dan pertambangan 58.904,68 hektare.
Perkebunan dan Kehutanan Paling Sering Disorot
Sektor perkebunan dan kehutanan sering berada di pusat sengketa karena menyangkut konsesi besar, klaim kawasan, izin usaha, dan penguasaan tanah warga. Dalam banyak kasus, masyarakat mengaku sudah mengelola tanah jauh sebelum izin keluar. Di sisi lain, perusahaan mengantongi legalitas formal dari negara.
Persoalan menjadi rumit ketika peta lama, sertifikat, izin, dan batas administratif tidak sinkron. Warga bisa kehilangan akses terhadap kebun, sawah, makam, sumber air, atau permukiman. Karena itu, penyelesaian konflik agraria membutuhkan penelusuran sejarah tanah, dokumen hukum, peta, dan kesaksian lapangan.
Desa di Kawasan Hutan Jadi Titik Rawan
Salah satu fokus yang disebut DPR adalah pendataan desa yang berada di kawasan hutan. Saan Mustopa menyampaikan bahwa Pansus tengah memeriksa data desa desa tersebut karena status kawasan membuat masyarakat sulit mendapatkan hak dasar.
Bagi warga desa, status kawasan hutan bisa berpengaruh pada banyak hal. Rumah sulit mendapat kepastian, lahan garapan rentan dipersoalkan, pembangunan fasilitas umum terbatas, dan akses layanan dasar bisa terganggu. Command center perlu membantu memilah mana wilayah yang memang harus dilindungi sebagai hutan, dan mana permukiman atau lahan kelola rakyat yang memerlukan penyelesaian hukum.
Buruh, Petani, dan Nelayan Masuk dalam Satu Jalur Aduan
Dalam audiensi May Day, isu agraria tidak hanya dibawa petani. Buruh dan nelayan juga masuk dalam pembicaraan. Dasco menyebut command center akan membantu memantau hak petani, nelayan, dan buruh di kawasan hutan.
Ini penting karena konflik agraria tidak selalu berupa sengketa sawah. Ada buruh perkebunan yang kehilangan pekerjaan akibat perebutan lahan. Ada nelayan yang kehilangan ruang tangkap karena reklamasi atau proyek pesisir.
Konflik Lahan Sering Mengganggu Penghidupan Harian
Bagi masyarakat kecil, lahan bukan hanya aset. Lahan adalah sumber makan, tempat tinggal, ruang kerja, dan hubungan sosial. Ketika lahan masuk sengketa, kehidupan harian ikut terganggu. Petani tidak bisa menanam. Buruh kehilangan tempat kerja. Anak anak menghadapi ketidakpastian sekolah. Warga sulit membangun rumah dengan tenang.
Command center harus mampu membaca masalah agraria sebagai soal hidup warga, bukan sekadar tumpukan berkas. Jika laporan hanya diperlakukan sebagai sengketa dokumen, penyelesaian bisa kehilangan sisi manusiawi.
Pendataan Harus Melibatkan Warga
Agar command center bekerja baik, data warga harus menjadi bagian penting. Pemerintah, DPR, perusahaan, dan aparat tidak boleh hanya mengandalkan peta administrasi. Kesaksian warga, sejarah pemukiman, bukti garapan, dokumen desa, dan catatan organisasi masyarakat perlu diperiksa.
Pendataan yang sepihak justru bisa memperpanjang masalah. Jika warga merasa tidak didengar, kepercayaan terhadap negara semakin menurun. Pusat komando yang disiapkan DPR harus membuka ruang partisipasi yang jelas.
Tugas Berat Command Center Agraria
Command center yang baik tidak cukup hanya menerima laporan. Pusat ini harus bisa melakukan verifikasi, mengelompokkan kasus, menentukan tingkat urgensi, memanggil pihak terkait, dan memberi rekomendasi tindak lanjut yang bisa dipantau publik.
Sengketa agraria memiliki tingkat kerumitan berbeda. Ada kasus yang butuh mediasi cepat karena ada potensi benturan. Ada kasus yang memerlukan audit izin.
Harus Ada Ukuran Prioritas
DPR perlu membuat ukuran prioritas yang jelas. Misalnya kasus dengan ancaman penggusuran, penangkapan warga, kekerasan, atau hilangnya akses hidup harus ditangani lebih dulu. Kasus yang datanya belum lengkap bisa masuk tahap verifikasi.
Ukuran prioritas penting agar command center tidak menjadi tempat penumpukan laporan baru. Jika semua kasus masuk tetapi tidak ada tahapan kerja, pusat komando bisa menjadi birokrasi tambahan yang justru memperlambat penanganan.
Perlu Menghubungkan Peta dan Data Hukum
Banyak konflik agraria terjadi karena perbedaan data. Peta kawasan hutan, izin perusahaan, sertifikat warga, batas desa, dan data proyek sering tidak saling cocok. Karena itu, command center perlu memiliki akses pada peta resmi, data kementerian, putusan pengadilan, dan dokumen lapangan.
Kebijakan satu peta yang pernah didorong DPR juga relevan di sini. Tanpa basis data yang sama, masing masing lembaga bisa berjalan dengan rujukan berbeda. Akibatnya, warga berada di tengah tarik menarik kewenangan.
Tantangan Kepercayaan Publik
Pembentukan command center akan dinilai dari hasilnya. Masyarakat tidak hanya menunggu pengumuman struktur, tetapi ingin melihat kasus nyata ditangani. Jika setelah pusat komando dibentuk tidak ada perubahan di lapangan, kepercayaan publik akan melemah.
Organisasi masyarakat sipil juga akan mencermati apakah command center memberi ruang bagi korban konflik agraria atau justru menjadi forum tertutup yang hanya mengundang lembaga negara dan perusahaan.
Transparansi Menjadi Syarat Utama
DPR perlu menjelaskan bagaimana warga dapat melapor, siapa yang memeriksa laporan, berapa lama respons diberikan, dan apa bentuk hasilnya. Tanpa informasi ini, command center sulit diakses masyarakat desa yang jauh dari Jakarta.
Transparansi juga menyangkut daftar kasus. Publik perlu tahu kasus mana yang sedang ditangani, tahapannya sudah sampai mana, dan lembaga mana yang bertanggung jawab. Informasi ini dapat mencegah kasus hilang di tengah jalan.
Perlindungan Pelapor Perlu Dijamin
Dalam konflik agraria, pelapor sering berada dalam posisi rentan. Mereka bisa berhadapan dengan perusahaan besar, aparat, atau pihak yang memiliki pengaruh lokal. Karena itu, jalur aduan harus memberi perlindungan bagi warga yang melapor.
Jika warga takut melapor karena khawatir ditangkap, diintimidasi, atau kehilangan pekerjaan, command center tidak akan mendapat data lapangan yang jujur. DPR perlu memastikan laporan dari warga tidak menjadi alat untuk menekan mereka kembali.
Hubungan dengan Reforma Agraria
Command center ini juga tidak bisa dipisahkan dari agenda reforma agraria. Reforma agraria bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menata ulang penguasaan tanah agar lebih adil. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik harus diikuti redistribusi tanah, pengakuan hak, atau pembenahan izin.
Saan Mustopa menyebut Pansus Reforma Agraria akan fokus pada redistribusi aset dan penyelesaian sengketa tanah komunal. Fokus ini penting karena konflik lahan sering berakar pada ketimpangan penguasaan tanah, bukan hanya salah paham administratif.
Redistribusi Tanah Harus Menyentuh Korban
Redistribusi aset agraria harus sampai kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan tanah untuk hidup dan bekerja. Jika redistribusi hanya berhenti pada angka program, masalah lama bisa tetap berulang.
Command center dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang paling mendesak. Misalnya desa yang sudah lama mengajukan tanah objek reforma agraria, wilayah yang mengalami konflik berulang, atau komunitas yang terancam terusir dari lahan garapan.
Penyelesaian Tidak Boleh Hanya Damai Sesaat
Banyak konflik agraria selesai sementara setelah ada mediasi. Namun, beberapa bulan kemudian masalah muncul lagi karena tidak ada keputusan hukum yang kuat. Command center harus menghindari pola penyelesaian yang hanya meredakan suasana sesaat.
Warga membutuhkan kepastian. Perusahaan juga membutuhkan batas yang jelas. Negara harus hadir dengan keputusan yang bisa dijalankan dan diawasi.
DPR Perlu Mengukur Hasil Secara Terbuka
Setelah command center terbentuk, DPR perlu membuat laporan berkala. Berapa kasus masuk. Berapa yang diverifikasi.
Laporan berkala seperti itu akan menunjukkan apakah pusat komando benar benar bekerja. Tanpa ukuran yang jelas, publik sulit menilai kinerja command center.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Banyak konflik agraria terjadi di daerah. Karena itu, command center DPR tidak bisa hanya bekerja dari Jakarta. Pemerintah provinsi, kabupaten, desa, kantor pertanahan, aparat, dan dinas terkait harus ikut terhubung.
Pemerintah daerah sering memiliki data sosial yang lebih dekat dengan warga. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan atas banyak izin dan kawasan. Command center harus menjadi jembatan agar data lokal dan kewenangan pusat dapat bertemu.
Ruang Evaluasi bagi Aparat
Jika konflik agraria melibatkan penangkapan warga atau kekerasan, command center bersama Komisi III perlu membuka ruang evaluasi. Aparat penegak hukum harus bekerja sesuai aturan, tidak boleh menjadi alat salah satu pihak.
Evaluasi bukan berarti melemahkan penegakan hukum. Justru penegakan hukum harus dibuat lebih adil agar tidak menambah luka masyarakat. Dalam sengketa lahan, hukum harus melihat akar masalah, bukan hanya laporan paling cepat yang masuk ke kantor polisi.
Harapan Besar di Tengah Kasus yang Menumpuk
Data KPA tentang 341 kasus konflik agraria sepanjang 2025 memperlihatkan pekerjaan yang menunggu DPR dan pemerintah sangat besar. Dengan luas wilayah yang terkena masalah mencapai ratusan ribu hektare dan keluarga terdampak lebih dari seratus ribu, command center akan langsung menghadapi beban berat sejak awal.
Namun, rencana ini tetap memberi harapan bagi kelompok warga yang selama ini merasa laporannya tidak terdengar. Jika pusat komando benar benar membuka jalur cepat, menghubungkan lembaga, dan memberi perlindungan bagi warga, konflik agraria bisa ditangani lebih tertata.
Yang Ditunggu Warga Adalah Keputusan Nyata
Bagi warga yang lahannya bersengketa, istilah command center mungkin terdengar jauh. Yang mereka butuhkan sederhana: tidak digusur secara sepihak, tidak dikriminalisasi, bisa tetap bertani, mendapat kepastian tanah, dan hidup tanpa rasa takut.
DPR sudah menyatakan akan memperkuat Pansus Agraria melalui pusat komando bersama Komisi III. Langkah berikutnya adalah memastikan pusat itu tidak hanya menjadi ruang koordinasi di atas kertas, tetapi menjadi tempat laporan warga benar benar didengar, diperiksa, dan diselesaikan dengan adil.
